Cak Imin Kritik Aksi Jokowi Ini Ugal-ugalan, Ini Buktinya..

Jakarta, CNBC Indonesia – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan keprihatinannya mengenai program hilirisasi tambang yang digencarkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Cak Imin menilai hilirisasi yang gencar berjalan di Indonesia dilakukan secara ugal-ugalan.

Cak Imin menilai selain menjamurnya tambang ilegal di 2.500 lokasi, tambang legal yang ada saat ini saja bahkan belum membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal ini tersebut menyusul banyaknya tenaga asing yang justru mendominasi.

“Kita saksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” kata dia dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang dikhususkan untuk calon wakil presiden di Jakarta Convention Center (JCC) dikutip Senin (22/1/2024).

 

Baca: Kini Lawan, Tom Lembong Bongkar Kesalahan Besar Jokowi!

 

Selain itu, ia juga mengkritisi program hilirisasi di sektor pertambangan yang belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Misalnya seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah, dimana ketika pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut naik 13% namun rakyatnya masih tetap miskin. “Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonomi naik 13% tinggi sekali tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak menikmati hilirisasi, apa yang mau kita lakukan sementara ilegal tetap berlanjut,” ujarnya.

Ada 116 smelter Nikel

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan (Oktober 2023) total dari fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) khususnya untuk komoditas nikel di Indonesia, baik yang sudah beroperasi, dalam masa konstruksi, dan ingin dibangun, terakumulasi mencapai 116 smelter.

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri ESDM bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif. Dia menyebutkan smelter dengan proses pirometalurgi atau smelter yang memproses nikel dengan kadar tinggi (saprolite) di Indonesia akan mencapai 97 smelter,

Sedangkan, untuk jenis smelter dengan proses hidrometalurgi yang menggunakan nikel kadar rendah (limonite) sebanyak 19 smelter.

“Total smelter yang ada sampai dengan saat ini, belum lagi yang terbaru, itu ada 116 smelter,” ujar Irwandy kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Kamis (19/10/2023).

Irwandy mengatakan pembangunan smelter nikel kelas dua jenis pirometalurgi semakin masif dengan adanya rencana pembangunan baru smelter sebanyak 28 smelter dan untuk smelter dengan proses hidrometalurgi sedang dalam tahap perencanaan sebanyak 10 smelter. “Kebutuhan masing-masing 130 juta ton per tahun (pirometalurgi) dan 54 juta ton per tahun (hidrometalurgi),” pungkasnya.

Konsumsi smelter Ratusan Juta Ton

Dia mengatakan untuk nikel melalui proses pirometalurgi di Indonesia yang sudah beroperasi terdapat sebanyak 44 smelter sedangkan untuk nikel yang melalui proses hidrometalurgi yang sudah beroperasi sebanyak 3 smelter.

Adapun, Irwandy menyebutkan saat ini masih terdapat smelter nikel dalam tahap konstruksi. Dia menyebutkan untuk proses pirometalurgi terdapat sebanyak 25 smelter tengah dibangun dan smelter nikel melalui proses hidrometalurgi terdapat 6 smelter yang tengah dikonstruksikan.

“Ada yang sedang dalam tahap konstruksi sebesar 25 smelter dengan konsumsi bijih 78 juta ton per tahun. Dan ke arah proses baterai hidrometalurgi ada 6 smelter yang sedang konstruksi dengan kebutuhan biji 34 juta ton Per tahun,” tambahnya.

Selain itu, dia membeberkan nikel jenis saprolite di Indonesia konsumsinya mencapai 210 juta ton per tahun. Sedangkan untuk jenis limonite konsumsinya mencapai 23,5 juta ton per tahun.

“Nah konsumsi biji nikelnya untuk pirometalurgi yang memakan biji nikel dengan kadar tinggi, yaitu saprolite, adalah sebesar 210 juta ton per tahun. Dan untuk hidrometalurgi ke arah baterai, memerlukan bijih nikel kadar rendah, yaitu limonite, sebesar 23,5 juta ton per tahun,” tandasnya.

Dengan menjamurnya smelter nikel pirometalurgi di Indonesia, nantinya izin untuk pembangunan smelter nikel kelas 2 tidak akan diberikan lagi untuk menjalankan rencana moratorium smelter nikel kelas 2.

“Kementerian ESDM sudah ada rencana untuk melakukan pembatasan. Kemudian dari Kemenko Marves, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, itu mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan lagi izin untuk pembangunan smelter jenis untuk proses pirometalurgi untuk nikel kelas 2,” tegas Irwandy.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki cadangan logam nikel sekitar 50-60 juta metrik ton.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut dengan jumlah tersebut, maka sisa umur cadangan nikel RI diperkirakan mampu bertahan hingga sekitar 25-30 tahun ke depan.

Namun demikian, sisa umur cadangan nikel diperkirakan akan menurun menjadi 20 tahun menyusul dengan mulai adanya proyek smelter nikel yang saat ini dalam tahap konstruksi. “Yang jadi isu kan kapasitas produksi sekarang, kita lihat ada yang konstruksi itu kira-kira (butuh) 1 juta ton (logam nikel), jadi mungkin kapasitas kita kalau di tambang udah jadi sampai 1 juta ton itu akan membuat cadangan kita turun jadi 20 tahunan, kita targetnya sih harus bisa dijaga di 20-25 tahun,” kata Seto dalam Program Sustainable Future CNBC Indonesia, dikutip Rabu (27/09/2023).

Oleh sebab itu, saat ini pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan industri pabrik daur ulang baterai kendaraan listrik. Pasalnya, dari proses ini setidaknya 99% nikel dapat diekstrak kembali.

“Teknologi yang ada sekarang bisa kita ambil 99% nikel yang ada di baterai bekas. Jadi saya kira ini suatu rencana yang sudah ada satu recycling battery di Morowali, saya kira kita juga berencana membangun lagi. Jadi akhirnya Indonesia tidak hanya menghasilkan nikel dari tambang tapi juga recycle,” katanya.