INDONESIA TODAY ONLINE – Berbagai pihak di Indonesia, termasuk ormas, Ahlul Bait Indonesia (ABI) menolak keberadaan tim U-20 Israel sebagai salah satu peserta Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia pada Mei-Juni 2023 mendatang.
Ketua Umum Ahlulbait Indonesia, Habib Zahir bin Yahya, dilansir situs RMOI Kamis (16/3/2023) mengatakan, “Ormas Ahlulbait Indonesia berpandangan, jika rencana kehadiran Tim U-20 Israel itu sampai terealisasi, maka Indonesia telah mendapat musibah terbesar sepanjang sejarah kemanusiaannya,’.
“Indonesia pernah merasakan getirnya penjajahan selama ratusan tahun pada abad kolonialisme Barat dan Timur di masa lalu,” kata ketum ABI.
“Kendati perjuangan bangsa Indonesia membuahkan kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan sebagai bangsa dan negara pada 1945, namun pengalaman pahit itu juga mengkarakterisasi, mengkonstitusi, dan melegitimasi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang antipenjajahan serta siap membela pihak terjajah. Termasuk membela bangsa Palestina yang sejak 1948 hingga hari ini terus dijajah secara genosidal oleh rezim zionis yang menyebut dirinya Israel,” tegasnya.
Untuk itu, Ahlulbait Indonesia (ABI) dengan tegas menolak kedatangan Tim U-20 Israel di tanah air. Alasannya adalah, sebut Habib Zahir, Tim U-20 Israel berstatus ilegal karena berasal dari entitas Israel yang selamanya ilegal dan kolonial sebagai negara, sehingga tidak berhak mengirimkan perwakilan apapun ke negara legal dan merdeka manapun, termasuk ke Indonesia.
Kedua, ABI menolak keikutsertaan Tim U-20 zionis Israel dalam ajang sepak bola internasional di Indonesia. Para pemangku kekuasaan di negeri ini berpeluang untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen penuh terhadap prinsip keadilan semesta sebagai ciri kemanusiaan yang beradab.
Ketiga, mengizinkan Tim U-20 Israel ikut berpartisipasi hanya akan memperkuat legitimasi rezim apartheid Israel di mata dunia, sekaligus menutupi tindakan zalim dan antikemanusiaan yang dilakukannya selama ini.
Keempat, keinginan meraih kepentingan dan keuntungan apapun di bidang diplomasi, ekonomi, dan lainya tidak semestinya dengan mengorbankan pijakan-pijakan strategis dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk penunaian terhadap amanah Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Kemerdekaan adalah Hak segala Bangsa.
Kelima, Pemerintah diimbau agar jangan sampai termakan propaganda, apalagi turut mengampanyekan kebohongan bahwa olahraga harus dipisahkan dari politik. Padahal pada praktiknya, jargon itu diberlakukan secara diskriminatif dan bermotif standar ganda.
Keenam, mengajak seluruh elemen kritis masyarakat untuk menyuarakan penolakan terhadap kedatangan Tim U-20 Israel. Jika diizinkan masuk akan membuka celah bagi rezim penjajah Israel untuk mencitrakan Indonesia sebagai pendukung kolonialisme.
Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menolak keterlibatan Timnas U-20 Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia. Dia meminta pemerintah bersikap tegas dan mengikuti amanat Pembukaan UUD 1945.
Salah satu kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah menolak segala bentuk imperialisme dan penjajahan. Dalam amanat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara tegas soal hal tersebut.
Sementara, Israel merupakan komunitas yang tengah mempraktikkan sistem negara apartheid dan melakukan kolonialisasi terhadap rakyat Palestina. Hal tersebut menjadi dasar penolakan PP Muhammadiyah terhadap kedatangan Timnas U-20 Israel ke Indonesia.
Haedar meminta pemerintah bersikap konsisten sesuai amanat konstitusi. Ajang internasional apapun, termasuk gelaran turnamen sepakbola, semestinya sejalan antara penyelenggaraan dan ideologi politik negara tuan rumah.
“Baik sepakbola maupun urusan-urusan lain itu harus dalam satu kesatuan sistem dengan policy negara,” kata Haedar Nashir di Yogyakarta, dikutip pada Rabu (15/3/2023).
Menurut Haedar, selama negara memiliki perspektif tertentu terhadap sebuah ideologi politik, ada tidaknya hubungan diplomatik, maka urusan lain bisa menyesuaikan.
“Sejauh negara itu masih punya kebijakan anti-imperliasme, antikolonialisme, lalu tidak punya hubungan diplomatik dengan satu negara, yang lain itu harus menyesuaikan. Akibat tidak menyesuaikan, bisa saja terjadi masalah,” kata Haedar.
Sementara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan, jika kehadiran Timnas U-20 Israel cukup sensitif, mengingat zionis Israel masih melakukan represi terhadap warga Palestina.
Dia meminta pemerintah dan pejabat tinggi, termasuk PSSI, mencontoh Presiden Soekarno yang tegas dan berani menolak kehadiran kontingen Israel di event Asian Games 1962. Itu karena Israel berstatus sebagai penjajah.
“Meskipun harus keluar dari IOC, penolakan ini Indonesia saat itu justru memperoleh posisi politik yang diperhitungkan secara internasional,” ungkap Sudarnoto.
Sumber: Pars Today
