Diketahui sebelumnya Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi (GENERASI) Habib Umar Husein Assegaf pernah melaporkan kepada Brigjen Pol. Ahmad Nur Wahid Direktur Pencegahan BNPT bahwa bahaya laten radikalisme Wahabi sedang mengancam negeri ini lewat Pondok Pesantren dan kajian-kajian di majelis dan media sosial.
Dalam rapat dengar pendapat Kepala BNPT bersama DPR RI, Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut ada 119 pondok pesantren (Ponpes) di seluruh Indonesia yang terafiliasi jaringan ISIS.
“Kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini merupakan bagian upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan,” ujar Boy, Rabu (26/1/2022).
Mananggapi itu, Yandri mengatakan, data BNPT tersebut seharusnya didalami lebih lanjut dan tidak terburu-buru diekspose ke publik karena justru dapat menimbulkan keresahan dan prasangka.
“Dengan BNPT mengekspose data itu ke publik maka yang terjadi sekarang justru pesantren mendapatkan stigma negatif seakan-akan berkaitan dengan teroris. Niatnya menyelesaikan masalah, tapi justru yang muncul masalah baru,” kata Yandri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/1/2022).
Lebih lanjut, Waketum PAN ini meminta BNPT mengedepankan dialog bersama pihak pondok pesantren maupun pengasuhnya untuk bersama-sama menghadapi potensi terorisme dan radikalisme di Indonesia.
“Jika benar ada potensi radikalisme dan terorisme di pesantren ini kan isu yang sensitif. Seharusnya Kepala BNPT mengedepankan dialog bersama Kyai, Ulama dan Tokoh Pesantren. Rilis dan ekspose ini tidak menyelesaikan masalah. Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI saya siap menjadi fasilitator dialog antara Pesantren dan BNPT serta umat Islam secara umum. Jangan sampai yang ada justru saling curiga dan prasangka,” tegas Yandri.
Anggota DPR RI Dapil Serang-Cilegon ini juga meminta BNPT terbuka mengenai parameter yang digunakan ketika mengkategorikan pesantren terafiliasi dengan terorisme.
BNPT Minta Maaf, MUI Singgung Kebijakan Terkesan Islamofobia
CNN Indonesia
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berharap tak ada kebijakan dari pemerintah yang merugikan pihak lain dan terkesan menjurus ke arah Islamofobia.
Hal itu Ia sampaikan merespons permintaan maaf yang disampaikan Kepala BNPT Komjen Boy Rafly Amar terkait data 198 pondok pesantren yang terafiliasi terorisme.
“Saya menginginkan jangan ada sedikitpun di negeri ini kebijakan dan atau tindakan yang dibuat, yang terkesan Islamofobia atau merugikan pihak dan lembaga lain,” kata Anwar dalam keterangan resminya, Jumat (4/2).
00:00 / 00:00
Anwar mengapresiasi permintaan maaf yang dilakukan Boy ketika berkunjung dan bertemu jajaran MUI di kantor MUI, Kamis (3/2) kemarin. Ia meyakini bahwa hal itu jadi pertanda bahwa BNPT punya maksud baik dan patut dihargai.
“Tetapi meskipun demikian, saya tetap mengharapkan agar dalam hal-hal yang menyangkut umat dan rakyat banyak sebaiknya kita rembukan bersama meskipun secara terbatas,” kata dia.
Menurut Anwar semua pihak wajib bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban dan kedamaian di Indonesia. Untuk itu Ia menilai perlu kerja sama yang baik antara pemerintah dan elemen umat serta masyarakat.
“Bukankah sila ketiga dan keempat dalam Pancasila mengamanatkan kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dan salah satu instrumen untuk itu adalah dialog dan musyawarah sehingga kita bisa menghindari apa yang disebut dengan kegaduhan yang sama-sama tak kita inginkan,” kata dia.
Boy sebelumnya meminta maaf terkait polemik data 198 pesantren terafiliasi teroris. Permintaan maaf disampaikan Boy di depan jajaran petinggi MUI di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (3/2).
Boy menyatakan data tersebut tak bermaksud untuk menggeneralisasi seluruh pondok pesantren.
Ia mengklarifikasi soal kalimat ‘terafiliasi jaringan teroris’ pada pesantren tersebut. ‘Terafiliasi’ itu, kata dia, berkaitan dengan individu-individu tertentu, bukan menyangkut lembaga.
“Bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan yang disebutkan itu, tetapi adalah ada individu-individu yang terhubung dengan pihak pihak yang terkena proses hukum terorisme,” kata Boy.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Kepala BNPT Boy Rafli Amar menemukan pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris ISIS hingga JAD. Meski demikian, Boy tak merinci nama-nama pesantren tersebut.
“Ada 68 pondok pesantren afiliasi jamaah islamiyah dan 119 pondok pesantren afiliasi Anshorut Daulah atau Simpatisan ISIS,” kata Boy.
Kepala BNPT Minta Maaf Soal Data 198 Pesantren Terafiliasi Teroris
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Pertemuan itu membahas terkait dengan data 198 pesantren yang terafiliasi dengan terorisme dari BNPT yang sempat ramai dibicarakan.
Boy menjelaskan bahwa BNPT dan MUI mengupayakan adanya persamaan persepsi di antara perbedaan pendapat.
“Saya menyampaikan permohonan maaf karena penyebutan nama pondok pesantren diyakini melukai perasaan pengelola pondok, umat islam yang tentunya bukan maksud untuk itu,” ujar dia pada Kamis, 3 Februari 2022.
Menurut Boy, munculnya nama-nama pesantren tersebut tidak bermaksud mengeneralisir, demikian juga dengan yang terafiliasi. Dia menjelaskan bahwa terafikiasi yang BNPT sebutkan itu maksudnya berkaitan dengan individu bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan.
“Jadi ada individu-individu yang terhubung dengan pihak yang terkena proses hukum terkait dengan teroriame,” kata Boy setelah pertemuan yang berlangsung kurang kebih dua jam setengah itu.
Data BNPT itu, disebutnya merangkum dari proses hukum kasus terorisme. Menurutnya, data tersebut adalah hasil himpunan selama 20 tahun terakhir, dan digunakam untuk menunjukkan bagaimana pencegahan dilakukan agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat.
Ketua MUI Bidang Organisasi, Noor Achmad, mengatakan bahwa permasalahan terkait informasi data 198 pesantren yang terafiliasi paham terorisme sudah selesai. Menurut dia, diskusi yang dilakukan sangat dinamis dan ilmiah, yang menghasilkan pandangan yang sama terkait dengan isu terorisme. “Yaitu kita perlu mengantisipasi sekaligus terus mewaspadai adanya gerakan terorisme,” tutur dia.
Sumber: Kompas
