Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membuat aturan main yang jelas terkait keberadaan dan cakupan robot trading, termasuk media transaksinya. Dia juga mendorong Menteri Perdagangan M Lutfi agar segera menindak pelanggar aturan yang merugikan konsumen.
Menurut Bamsoet, aktivitas trading, khususnya trading currency sudah ada dalam kehidupan masyarakat sejak nama. Terlebih dengan adanya digitalisasi yang membuat dunia bisnis harus cepat beradaptasi. Hal ini tuntutan konsumen yang semakin mau cepat dan serba tersedia, serta efisiensi.
“Dari berbagai pertemuan yang saya lakukan, baik sebagai Pimpinan MPR RI yang banyak menerima pengaduan masyarakat sesuai Undang-undang MD3, maupun pertemuan dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim dan berbagai asosiasi terkait seperti APLI dan AP2LI yang bernaung di bawah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Saya berpendapat perlunya negara untuk segera membuat aturan yang jelas dan clear. Agar tidak ada lagi wilayah abu-abu yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian di tengah-tengah masyarakat atau konsumen,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (12/2/2022).
Usai menerima Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) di Jakarta, Jumat (11/2), Ketua DPR RI ke-20 ini mengatakan hanya ada 2 pilihan yang tersedia terkait pro-kontra software robot trading yang tengah digandrungi anak muda, yakni dibina atau dibinasakan. Mengingat keberadaannya yang sebagai platform (media) transaksi berbasis digital.
Kendati demikian, Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan itu mengungkapkan beberapa kalangan justru menganggap software robot trading sebagai penyelenggara transaksi komoditi currency yang berbasis digital. Sehingga perbedaan pandangan ini harus diselesaikan agar jangan sampai ada penafsiran beragam karena kekosongan hukum.
“Aturan sebaiknya dirumuskan sesegera mungkin, demi perlindungan konsumen, kenyamanan berusaha, dan kepastian hukum, termasuk optimalisasi penerimaan negara melalui pajak perdagangannya,” terang Bamsoet.
Seperti diketahui, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, di Poin b menyebutkan Bappebti berwenang memberikan izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka. Pada saat undang-undang tersebut lahir, ekonomi digital maupun pasar perdagangan berjangka komoditi belum maju seperti saat ini. Sehingga selama ini Penasihat Berjangka lebih identik kepada sosok orang.
“Di tengah kemajuan teknologi informasi, keberadaan software robot trading bisa dimasukkan dalam kategori Penasihat Berjangka, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara yang menjadikan software robot trading sebagai expert advisor. Karena fungsi software robot trading tidak ubahnya seperti penasihat yang memudahkan seseorang untuk berinvestasi pada instrumen mata uang (foreign exchange/forex), komoditas, atau aset kripto,” jelas Bamsoet.
“Sehingga Bappebti bisa mengeluarkan peraturan maupun keputusan yang menerangkan bahwa software robot trading termasuk dalam Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 10/2011, termasuk mengatur untuk perlindungan konsumen yang lebih luas, kode etik para penyelenggara, dan transparansi transaksi dari robot trading dimaksud,” imbuhnya.
Karena itu, menurut Bamsoet seharusnya izin edar software robot trading berada di Bappebti. Sedangkan izin distribusinya bisa diurus melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Dengan begitu keberadaan software robot trading punya pegangan hukum yang jelas.
“Aturan hukum tersebut juga dibutuhkan untuk mengatur mekanisme penjualan dan penggunaan software robot trading. Misalnya dalam menjual software robot trading harus dilakukan secara jual putus, serta tidak boleh disertai janji bahwa dengan menggunakan software robot trading akan mendapatkan keuntungan yang besar,” jelas dia.
“Peraturan hukum juga dibutuhkan agar pengawasan berjalan maksimal. Jangan sampai hanya karena salah satu software robot trading yang bermasalah, lantas dipukul rata semuanya. Seperti halnya keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jika satu bermasalah tidak bisa dipukul rata bahwa semua SPBU yang ada juga bermasalah,” lanjutnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang & Distribusi (ARDIN) Indonesia ini menerangkan, berdasarkan keterangan AP2LI dan APLI, kasus Binomo yang dipromosikan Indra Kenz bukanlah bagian dari software robot trading. Indra Kenz juga bukan bagian dari anggota APLI maupun AP2LI.
Untuk itu dia meminta masyarakat dan pemangku kepentingan jangan salah paham, karena antara Binomo maupun Skema Ponzi dan software robot trading merupakan dua hal yang berbeda. AP2LI dan APLI tegas menilai bahwa Binomo tidak lain merupakan aplikasi judi yang berkedok investasi binary option.
“Agar tidak terjadi salah paham kembali, saya sebagai Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia, mendorong adanya Asosiasi Robot Trading Indonesia (ARTI), yang akan menjadi mitra kerja Bappebti dan Kementerian Perdagangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal lain yang perlu ditekankan adalah bahwa keberadaan software robot trading hanyalah alat bantu, karena pada akhirnya keputusan trading tetap diambil oleh investor. Sehingga yang perlu dikedepankan adalah pembinaan bagi para pengusaha tersebut yang rata-rata berusia sangat muda di bawah 30 tahun agar patuh pada hukum dan aturan Indonesia walaupun ini merupakan bisnis global dan melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak berinvestasi, baik di instrumen mata uang, komoditas, atau aset kripto,” pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum AP2LI Andrew Susanto, Sekretaris Jenderal APLI Ina Rachman, Ketua Bidang Digital Teknologi dan Informatika APLI Wahyu Dinar. Hadir pula Ketua Komite Tetap Minerba KADIN Indonesia Rizqi Darsono, Wakil Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Laja Lapian, serta Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta Rudi Kabunang.
Sumber: detik.com
