- INDONESIA TODAY ONLINE – Penolakan terhadap RUU TNI oleh mahasiswa dan segenap elemen Civil Society mencerminkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh militer dalam ranah politik dan pemerintahan. RUU tersebut dianggap dapat memberikan ruang bagi TNI untuk terlibat lebih jauh dalam kehidupan politik, yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
Mahasiswa dan elemen Civil Society, sebagai kelompok yang mewakili suara rakyat, khawatir bahwa RUU ini bisa memperlemah sistem pengawasan sipil terhadap militer. Mereka menuntut agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan prinsip kebebasan dan demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini.
Namun, dalam menghadapi penolakan ini, aparat keamanan cenderung menggunakan tindakan represif. Demonstrasi yang damai sering kali berakhir dengan penangkapan dan kekerasan, yang menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan untuk menangani protes lebih mengutamakan kontrol dan pembungkaman suara-suara oposisi. Tindakan ini menggambarkan ketidaknyamanan pemerintah terhadap kritik dari masyarakat sipil, yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses demokrasi yang sehat.
